Regulasi

PT Watto Jasatama sangat memperhatikan kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan klien dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait dengan penyediaan tenaga kerja atau outsourcing. Baik penyedia tenaga kerja untuk perusahaan skala kecil maupun penyedia tenaga kerja untuk perusahaan menengah dan besar.

Regulasi yang dimaksud mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah khususnya dari Dinas Ketenagakerjaan.

Berikut adalah regulasi yang berlaku untuk bidang penyedia tenaga kerja atau outsourcing di Indonesia.

  1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

     

    Undang-undang ini bisa dilihat dan di unduh di www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_13.pdf

  2.  Keputusan Menteri No 101 tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh

    Keputusan menteri ini bisa dilihat DI SINI

  3. Keputusan Menteri No. 220 tahun 2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
  4. Peraturan Menterei Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 tentang Syarat Outsourcing

     

    Peraturan ini bisa dilihat DI SINI

  5. Surat Edaran no SE-04/men/VIII/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praktik Outsourcing Berdasarkan Permenakertrans No 19 tahun 2012

     

    Peraturan ini bisa dilihat DI SINI 

  6. UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

     

    Peraturan ini bisa dilihati DI SINI 

  7. Keputusan Menteri No 102 tahun 2004

    Peraturan ini bisa dilihat DI SINI

  8. Perpres No. 12 tahun 2012

    Peraturan ini bisa dilihat DI SINI

  9. Permen 27 tahun 2014

    Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  10. Perpres 111 tahun 2013

    Tentang Jamina Kesehatan

  11. Perpres 12 tahun 2013

    Tentang Jaminan Kesehatan

  12. Perpres no 109 tahun 2013

    Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial

  13. Perpres 32 tahun 2014

    Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

  14. UU 24 tahun 2011

    Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial

  15. Peraturan Pemerintah No 01 tahun 2014

    Tentang Tatacara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  16. Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2009

    Tentang Pengambilan JHT

Dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan tenaga kerja akan lebih terjamin baik dari tenaga kerja itu sendiri, perusahaan pemakai tenaga kerja maupun PT Watto Jasatama sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja.